Komisi II Minta BPN Bergabung dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

24-11-2021 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang berfoto bersama usai kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Tangerang, Banten, Selasa (23/11/2021). Foto: Novel/nvl

 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dapat bergabung ke pelayanan terpadu satu pintu. Hal ini karena BPN dinilai sangat bersentuhan dan melekat dengan masyarakat sehingga masyarakat tidak kesulitan dengan urusan atau persyaratan BPN.

 

“Ya kita akan sampaikan kepada Menteri ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional) supaya sesegera mungkin mereka melibatkan diri dalam fungsi pelayanan publik ini, karena BPN sangat bersentuhan dengan masyarakat,” ujar Junimart di sela-sela kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Tangerang, Banten, Selasa (23/11/2021).

 

Selain itu, lanjut Junimart, hadirnya BPN nanti di Mal Pelayanan Publik (MPP) bisa menghindari praktik penyimpangan urusan pertanahan yang kini sedang marak kasus mafia tanah di Indonesia. “Sebagaimana kita tau sekarang (banyak) mafia tanah yang beredar di Indonesia. Jadi salah satu cara untuk meminimalisir penyimpangan tentang pertanahan sebaiknya BPN sesegera mungkin bergabung dengan MPP. Karena kalau BPN bergabung maka masyarakat juga semakin bisa terlayani,” tuturnya.

 

Di sisi lain, legislator dapil Sumut III ini juga mengapresiasi segala bentuk pelayanan terpadu dan aplikasi yang diciptakan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Salah satunya yaitu Aplikasi Vaksinasi Kota Tangerang (Avatar) yang dapat memudahkan masyarakat untuk memperoleh vaksin Covid-19. Aplikasi tersebut membuat proses pendaftaran vaksin maupun pendataan lebih praktis cukup menggunakan smartphone.

 

Menurut Junimart, apa yang dilakukan Pemkot Tangerang dalam pelayanan publik yang sudah berbasis daring seperti aplikasi Avatar tersebut bisa menjadi inspirasi maupun contoh oleh kota dan kabupaten lain di Indonesia. “Saya tertarik dengan istilah Avatar tadi, bisa menjadi inspirasi supaya daerah lain atau kota lain minimal mengikuti pola yang dilakukan dari Kota Tangerang, bukan menyamai,” tutup Junimart. (nvl/es)

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...